Aturan Pajak Karbon, RI Berpotensi Kehilangan Pasar Ekspor Besi-Baja

Srutub.com Semoga semua mimpi indah terwujud. Kini saya ingin berbagi tentang Ekonomi, Kebijakan Pemerintah, Lingkungan yang bermanfaat. Informasi Terkait Ekonomi, Kebijakan Pemerintah, Lingkungan Aturan Pajak Karbon RI Berpotensi Kehilangan Pasar Ekspor BesiBaja lanjutkan membaca untuk wawasan menyeluruh.

Ancaman Pajak Karbon Eropa dan Dampaknya bagi Industri Indonesia

Bayang-bayang pajak karbon dari Uni Eropa (UE) mulai menghantui para pengusaha Indonesia, khususnya di sektor besi-baja dan amonia. Mekanisme Penyesuaian Perbatasan Karbon (CBAM) yang digagas UE dirancang untuk mencegah 'kebocoran karbon' dengan mewajibkan perusahaan di UE membeli sertifikat pengurangan emisi karbon ketika mengimpor produk dari negara-negara dengan standar emisi yang lebih rendah. Aturan ini, yang akan berlaku efektif pada awal 2026, berpotensi merugikan eksportir Indonesia karena produk mereka dianggap memiliki jejak karbon yang tinggi.

Penerapan CBAM ini didasari oleh komitmen UE terhadap dekarbonisasi dan target net zero emission. Dengan kata lain, UE ingin memastikan bahwa produk yang beredar di pasarnya sejalan dengan upaya global dalam mengurangi emisi gas rumah kaca. Namun, bagi banyak pengusaha Indonesia, tenggat waktu 2026 terasa begitu sempit untuk melakukan penyesuaian yang diperlukan. Studi yang dilakukan oleh CSIS menunjukkan bahwa dari enam komoditas yang terdampak CBAM, besi-baja dan amonia adalah yang paling rentan. Mengapa demikian? Salah satu faktor utama adalah ketergantungan industri ini pada bahan baku berbasis karbon seperti batubara dan nikel, yang saat ini belum memiliki alternatif hijau yang memadai.

Transisi menuju produksi hijau bukanlah perkara mudah bagi industri di Indonesia. Ardhi Wardhana, seorang peneliti dari CSIS, mengungkapkan beberapa kendala yang dihadapi, salah satunya adalah belum mampunya produsen beralih ke teknologi rendah karbon. Keterbatasan akses terhadap teknologi, modal, dan insentif menjadi hambatan utama. Selain itu, karakteristik industri besi-baja dan amonia yang masih mengandalkan bahan baku berkarbon tinggi semakin memperumit proses transisi ini. Studi CSIS memprediksi bahwa tanpa intervensi yang signifikan, produk Indonesia akan kesulitan memenuhi standar CBAM pada tahun 2026.

Sejak digagas pada tahun 2020, UE telah memberikan masa sosialisasi CBAM selama tiga tahun (2023-2025). Namun, Utusan Khusus Presiden untuk Perdagangan Internasional, Marie Elka Pangestu, mengkritik penerapan aturan ini. Beliau menekankan pentingnya pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi negara-negara berkembang agar dapat memahami dan menyesuaikan diri dengan aturan baru tersebut. Analogi yang tepat adalah ketika WTO menerapkan aturan baru, selalu disertai dengan program pelatihan dan capacity building. Hal serupa seharusnya juga diterapkan dalam konteks CBAM agar industri di Indonesia benar-benar siap menghadapi tantangan yang ada.

Lalu, apa yang bisa dilakukan Indonesia untuk menghadapi tantangan CBAM? CSIS merekomendasikan dua strategi utama: subsidi dan carbon pricing. Subsidi dapat membantu dunia usaha berinvestasi dalam teknologi dan fasilitas produksi yang lebih ramah lingkungan. Sementara itu, peningkatan harga karbon (carbon pricing) dapat mendorong transisi menuju praktik bisnis berkelanjutan, meskipun konsekuensinya adalah penurunan daya saing produk Indonesia di pasar internasional. Namun, langkah ini dianggap perlu mengingat perbedaan harga karbon yang signifikan antara Indonesia dan UE.

Kenaikan harga karbon memang ibarat pisau bermata dua. Di satu sisi, mendorong perusahaan untuk mengurangi emisi, namun di sisi lain, dapat mengurangi daya saing produk. Bayangkan sebuah perusahaan yang tiba-tiba harus menanggung biaya tambahan akibat pajak karbon. Tentu saja, harga jual produknya akan naik, dan ini bisa membuatnya kalah bersaing dengan produk dari negara lain yang memiliki harga karbon lebih rendah. Namun, jika kita melihat dalam jangka panjang, transisi menuju ekonomi rendah karbon adalah sebuah keniscayaan. Kita tidak bisa terus-menerus mengabaikan dampak emisi gas rumah kaca terhadap lingkungan. Oleh karena itu, peningkatan harga karbon menjadi langkah penting, meskipun pahit, yang harus diambil.

Mendorong Transisi Hijau untuk Masa Depan Berkelanjutan

Tantangan CBAM dari Uni Eropa merupakan panggilan bagi Indonesia untuk mempercepat transisi menuju ekonomi hijau. Ini bukan hanya tentang memenuhi standar internasional, tetapi juga tentang membangun masa depan yang berkelanjutan bagi generasi mendatang. Investasi dalam teknologi hijau, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan kebijakan yang mendukung praktik bisnis berkelanjutan merupakan langkah-langkah krusial yang harus diambil. Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pemimpin dalam ekonomi hijau, dan tantangan CBAM dapat menjadi katalis untuk mewujudkan potensi tersebut. Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil sangat penting dalam menghadapi tantangan ini dan memastikan bahwa Indonesia tidak hanya siap menghadapi CBAM, tetapi juga menjadi pelopor dalam pembangunan berkelanjutan.

Demikian aturan pajak karbon ri berpotensi kehilangan pasar ekspor besibaja sudah saya bahas secara mendalam dalam ekonomi, kebijakan pemerintah, lingkungan Silakan cari tahu lebih banyak tentang hal ini tetap optimis menghadapi perubahan dan jaga kebugaran otot. Bantu sebarkan dengan membagikan ini. Sampai jumpa di artikel selanjutnya