Negosiasi Pendanaan Iklim COP29 Berjalan Alot, Belum Ada Jalan Tengah

Srutub.com Bismillah semoga hari ini penuh kebaikan. Di Momen Ini aku mau berbagi tips mengenai Perubahan Iklim, Politik, Ekonomi yang bermanfaat. Panduan Artikel Tentang Perubahan Iklim, Politik, Ekonomi Negosiasi Pendanaan Iklim COP29 Berjalan Alot Belum Ada Jalan Tengah Simak artikel ini sampai habis

Negosiasi Pendanaan Iklim COP29: Perdebatan Sengit Antar Negara

Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP29) di Baku, Azerbaijan, kembali menjadi arena perdebatan alot antar negara terkait pendanaan iklim. Perbedaan kepentingan antara negara maju dan berkembang menjadi hambatan utama dalam mencapai kesepakatan. Negara berkembang menuntut komitmen pendanaan yang lebih besar dari negara maju, sementara negara maju menekankan pentingnya kejelasan cakupan anggaran dan basis pendonor yang lebih luas.

Proses negosiasi yang berlangsung di ruang sidang utama COP29 pada hari kelima, membahas target angka baru untuk anggaran iklim (New Quantitative Cumulative Climate Goals/NQCG). Suasana tegang terasa di ruangan tersebut, di mana berbagai kubu delegasi mengajukan argumen dan sanggahan sengit, terutama mengenai besaran angka pendanaan yang dikehendaki. Perbedaan pendapat yang signifikan ini mencerminkan kompleksitas isu pendanaan iklim dan betapa sulitnya mencapai kesepakatan yang memuaskan semua pihak.

Kelompok negara berkembang, yang tergabung dalam G77+China (termasuk Indonesia), mengusulkan target pendanaan iklim global sebesar US$1,3 triliun. Angka ini dianggap penting untuk mendukung upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di negara-negara berkembang. Selain itu, negara-negara paling tidak berkembang (LDCs) yang beranggotakan 48 negara menginginkan alokasi sebesar US$290 miliar, sementara kelompok negara pulau kecil (AOSIS) yang terdiri dari 39 negara meminta US$39 miliar. Negara-negara Amerika Latin juga mengajukan permintaan alokasi dana regional. Secara umum, negara berkembang menuntut agar dana iklim diberikan tanpa syarat yang memberatkan.

Tuntutan ini didasari oleh kenyataan bahwa negara berkembang merupakan pihak yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim, meskipun kontribusinya terhadap emisi gas rumah kaca relatif kecil. Mereka membutuhkan dukungan finansial yang signifikan untuk beradaptasi dengan perubahan iklim yang semakin nyata, seperti kenaikan permukaan laut, kekeringan, dan cuaca ekstrem. Selain itu, mereka juga membutuhkan dana untuk mengembangkan energi terbarukan dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil.

Ketua Delegasi India, Naresh Pal Gangwar, yang mewakili G-77 di Forum Menteri Keuangan COP29, dengan tegas menyatakan, "Negara maju perlu berkomitmen untuk menyediakan dan memobilisasi setidaknya 1,3 triliun dolar AS setiap tahun hingga 2030 melalui hibah, pinjaman lunak, dan bentuk bantuan non-utang." Pernyataan ini mencerminkan harapan negara berkembang agar negara maju menunjukkan tanggung jawab historis mereka dalam mengatasi perubahan iklim.

Di sisi lain, negara-negara maju yang diharapkan menjadi penyandang dana iklim, bersikeras untuk membahas cakupan anggaran yang akan dibiayai, bukan seluruh mekanisme pembiayaan yang diminta negara berkembang. Mereka juga menolak melanjutkan negosiasi tentang pendanaan iklim tanpa membahas dasar pendonor. Salah satu poin yang diangkat adalah peran China dan Arab Saudi, yang dianggap sebagai emiter utama dunia sekaligus negara kaya, sehingga seharusnya dikenai kewajiban komitmen membayar.

Penasehat Iklim Pemerintah AS, Ali Zaid, menekankan pentingnya peran China sebagai donor. Menurutnya, "China adalah negara emiter terbesar, dan peran mereka dalam isu pembiayaan ini sangat penting. Semakin besar ambisi iklim dan semakin banyak koalisi donor, semakin luas dampak yang bisa dirasakan." Pernyataan ini menunjukkan bahwa negara maju menginginkan partisipasi yang lebih besar dari negara-negara berkembang yang memiliki kemampuan ekonomi yang kuat dalam pendanaan iklim.

Perdebatan mengenai basis pendonor ini mencerminkan perubahan lanskap ekonomi global. Beberapa negara berkembang, seperti China dan Arab Saudi, telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat dan memiliki kemampuan finansial yang cukup besar. Oleh karena itu, negara maju berpendapat bahwa mereka juga harus berkontribusi dalam pendanaan iklim.

Tantangan dan Harapan di COP29

Isu pendanaan iklim menjadi bahasan terpenting di COP29, terutama setelah kegagalan negara maju memenuhi target komitmen dana sebesar US$100 miliar per tahun hingga 2020. Target tersebut baru tercapai pada tahun lalu. Sekjen PBB, Antonio Guterres, mendesak agar isu dana segera dituntaskan. Negosiasi diperkirakan akan tetap alot hingga minggu kedua COP29, yang dijadwalkan berakhir pada 22 November 2024.

Keberhasilan COP29 dalam mencapai kesepakatan pendanaan iklim yang adil dan efektif sangat penting untuk mewujudkan tujuan Perjanjian Paris dalam membatasi pemanasan global. Tantangan yang dihadapi memang kompleks, namun harapan untuk mencapai solusi yang berkelanjutan tetap ada. Semua pihak perlu menunjukkan fleksibilitas dan komitmen yang kuat untuk mengatasi perubahan iklim, demi masa depan bumi dan generasi mendatang. Akankah COP29 menjadi titik balik dalam upaya kolektif mengatasi krisis iklim? Waktu yang akan menjawabnya.

Demikianlah negosiasi pendanaan iklim cop29 berjalan alot belum ada jalan tengah sudah saya jabarkan secara detail dalam perubahan iklim, politik, ekonomi Jangan lupa untuk mengaplikasikan ilmu yang didapat terus belajar hal baru dan jaga imunitas. silakan share ini. Terima kasih atas perhatian Anda